PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 49 (1) KUHP PADA PERKARA KEPOLISIAN POLRESTA SERANG KOTA
Abstract
This research aims to find out how the role of the police in imposing suspect status on crime victims and to find out the elements of protection and the elimination of punishment before police investigators sentence crime victims as suspects. The method used in this research is qualitative method. This research was conducted at Serang City Police Station which is located at Jl. Ahmad Yani No.64, Cipare, Kec. Serang, Serang City, Banten 42117. And at the Serang City District Attorney's Office which is located at Jl. Raya Pandeglang Blok Cipare No.11, RT.1/RW.17, Cipare, Kec. Serang, Serang City, Banten 42117. Data collection techniques in this research are observation, interviews, documentation and literature study. The data analysis technique used in this research is the case method analysis technique and descriptive analytical research typology. The results showed that the police play a role in collecting sufficient evidence to determine the extent of each individual's role in a criminal offense, both as the main perpetrator and as a participant and are responsible for conducting in-depth investigations to prove the involvement of each person in the criminal offense committed. In Muhyani's case, based on the investigation by the prosecutor at the prosecutor's office, it was found that there was an element of noodweer, namely coercion as a form of self-defense by protecting his property and protecting his soul. Therefore, Muhyani was not convicted.
References
Buku
Ayu Efritadewi, Hukum Pidana, UMRAH press, Tanjungpinang, 2020. Hlm. 4
Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, cet. Ke-1, Jakarta, Djambatan 2013, Hlm. 76.
Syariful Bakri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaruan Hukum Teori dan
Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hln. 151.
Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Rajawali Pers, Depok, 2019, Hlm. 31
M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 77.
Sahat Maruli Tua Situmeang, Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Pradilan Pidana, Logoz
Publishing, 2017. Hlm. 85.
Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek, Kepel Press, Jakarta 2019.
Hlm. 186.
Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Tangerang Selatan: PT Nusantara
Persada Utama, 2017), hlm. 80.
Taufik Rachman. 2010. Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam
Menghentikan Perkara Pidana, hlm. 15
Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Prof. Moeljatno, S.H. hlm. 125.
Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
Jurnal
Muhammad Chanif, “Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam
Proses Pemeriksaan Perkara Pidana,” Magistra Law Review, Vol. 2, No. 1, Januari 2021,
hlm. 64.
Arina Manasikana, Susilo Hndoyo dan Galuh Praharafi Rizqia. 2019. Peran Kepolisian Negara
Republik Indonesia Dalam Menangglangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Paser hlm. 2
Internet
Linda Yulita, 2023. Pengertian Penegaakan Hukum: Tujuan, konsep & Tahapannya dari
Pengertian Penegakan Hukum: Tujuan, Konsep & Tahapannya (hotelier.id)
Kartika Laras Makmur, 2017 Ini Bedanya Terlapor, Tersangk, Terdakwa, dan Terpidana
dari Ini Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana
(hukumonline.com)
Willa Wahyuni. 2023. Terbitnya Surat Penghentian Penyidikan di Kepolisian dari
Terbitnya Surat Penghentian Penyidikan di Kepolisian (hukumonline.com)
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 JOURNAL OF LAW AND NATION
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.