KEDUDUKAN PERSONAL GUARANTEE DALAM MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA KREDITUR ATAS FASILITAS KREDIT YANG DIPEROLEH OLEH DEBITUR TERKAIT PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Authors

  • Annisa Rizkika Chairiza Nst Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
  • Tan Kamello Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
  • Suprayitno Suprayitno Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Keywords:

Personal Guarantee Position, Credit Facilities, Postponement of Debt Payment Obligation.

Abstract

This article will introduce an investigation into Indonesian regulations relating to the responsibilities and implementation of PKPU. The research was carried out by using a library research strategy, especially library research, by collecting and focusing on scientific books, writings, logical works, legal guidelines, and other readings related to the preparation of this research, and the archives contained in it. referred to is a decision in court. Examination of information in this research was carried out subjectively; This means that the information obtained is then entered deliberately and then broken down subjectively to achieve clarity on the problem being studied. This research is descriptive analytical in nature, revealing legal guidelines related to legitimate speculation which is the object of exploration, as well as the implementation of PKPU regulations in the eyes of the public. The information audit strategy is used to convey information that explains scientifically, namely what has been regulated in the laws and regulations related to PKPU and then investigates the actual practices that occur in the field, such as those investigated and focused on in general. The results of the research explain that individual guarantors should not act as respondents in PKPU. The legal consequence is that a guarantor who has waived his privileges is considered to have bound himself together with the main debtor, but the context of the waiver of privileges is only for confiscation in bankruptcy, not for PKPU

References

Anton, Suyanto. (2016). Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan, Jakarta: Kencana.

Badriah, Harun. (2010) Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Jakarta: Suka Buku.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504

Elyta, Ras, Ginting. (2018). Hukum Kepailitan : Rapat-Rapat Kreditor (Hukum Kepailitan Buku 2), Jakarta : Sinar Grafika.

Gregoryo, Terok. (2013). Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit, Jurnal Lex Privatum, Volume 1 Nomor 5

H.R, Deng Naja. (2005). Hukum Kredit dan Bank Garansi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

J. Satrio, (1993). Hukum Perikatan Pada Umumnya (Cetakan Pertama), Bandung: Alumni,

Munir, Fuady. (2013). Hukum jaminan Utang. Jakarta: Erlangga.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif. Jakarta: UI press.

Murlyta, Nevi Sukmawarti. (2018). Personal Guarantee Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, Jurnal Airlangga Development Journal, Volume 01 Nomor 03.

Nur, Intan, Yunianti. (2020). Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta, Jurnal Privat Law, Volume VIII Nomor 01.

Nomor, U.-U. (1 C.E.). Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Undang-Undang Nomor, 7.

P.N.H, Simanjuntak. (2015). Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Pranadamedia Group.

Reny, Agustini, dan Ariawan. (2021). Analisis Kepastian Hukum Penjamin Perorangan yang Melepaskan Hak Istimewa dan dimohonkan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jurnal Hukum Adigama Vol 4 Nomor 2.

Siti, Anisah. (2008). Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Yogyakarta: Total Media.

Sri, Budi, Purwaningsih. (2010). Hukum Jaminan & Agunan Kredit Dalam Praktik Perbankan di Indonesia, Sidoarjo: Umsida Press

Sri, Soedewi, Masjchoen, Sofwan. (1980). Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta : Liberty

Sutarno. (2003). Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank. Bandung: Alfabeta

Subekti. (2002). Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.

Susanti, Adi, Nugroho. (2018). Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Jakarta: Prenada Media Group.

Soejono dan Abdurrahman. (1999). Metode Penelitian. PT Rineka Cipta.

Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.

Zachrowi, Soejoeti, dan Masyhud, Asyhari. (1993). Hukum Jaminan, Yogyakarta: Navila

Zulfina, Susanti. (2019). Penarikan Personal Guarantee/Corporate Guarantee Sebagai Pihak Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia, Jurnal Wasaka Hukum, Volume 07 Nomor 01.

Downloads

Published

2024-10-10

Issue

Section

Articles